Protes Pelajar Prancis Meluas, Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Sekolah
Aksi protes pelajar di Prancis terkait tuntutan peningkatan pendanaan pendidikan terus meluas dan memicu bentrokan sengit dengan aparat keamanan. Ketegangan memuncak pada Kamis (8/10/2026) ketika polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa siswa yang mendirikan barikade di depan Lycée Hélène Boucher, Paris. Aksi ini menjadi simbol dari krisis pendidikan yang kini tengah mengguncang stabilitas sosial di Prancis, di mana ribuan siswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap kondisi fasilitas sekolah yang dinilai sudah tidak layak.
Di timur laut Paris, suasana berubah mencekam saat para siswa menyeret tempat sampah serta berbagai benda berat ke tengah jalan untuk membangun barikade sebagai bentuk protes. Polisi antihuru-hara dengan perlengkapan lengkap segera dikerahkan ke lokasi untuk meredam situasi yang kian memanas. Lycée Hélène Boucher sendiri telah menjadi salah satu titik rawan bentrokan di ibu kota, mencerminkan meluasnya gerakan ini ke berbagai penjuru negeri. Data menunjukkan bahwa pada hari yang sama, setidaknya terdapat ratusan sekolah yang mengalami gangguan operasional akibat aksi protes serupa.
Fenomena ini tidak terjadi secara terisolasi. Setidaknya selusin demonstrasi besar telah direncanakan di berbagai wilayah Prancis sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan pelajar sekolah menengah. Dalam kerumunan massa, terlihat banyak demonstran yang mengenakan masker bedah atau jaket berkerudung, sebuah langkah taktis yang diduga dilakukan untuk menghindari pengenalan identitas oleh pihak berwenang di tengah meningkatnya pengawasan polisi.
Data dari Kementerian Dalam Negeri Prancis memberikan gambaran serius mengenai skala protes ini; tercatat lebih dari 6.600 orang telah ditangkap sejak akhir September 2026. Mayoritas dari mereka yang diamankan adalah pelajar di bawah usia 18 tahun. Angka penangkapan yang masif ini memicu perdebatan mengenai proporsionalitas tindakan kepolisian dalam menangani massa yang didominasi oleh anak di bawah umur.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Prancis mencatat sebanyak 375 sekolah terpaksa ditutup, baik secara total maupun parsial pada Kamis tersebut. Meskipun jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan penutupan pada hari Selasa sebelumnya, tekanan politik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Sebastien Lecornu tetap berada di titik tertinggi. Protes ini berakar dari keluhan mendalam mengenai kondisi sekolah yang memburuk, mulai dari fasilitas yang rusak parah, kurangnya staf pengajar, hingga minimnya anggaran untuk pemeliharaan gedung. Aksi pelajar ini kini bahkan mendapatkan dukungan dari kelompok serikat pekerja dan elemen-elemen politik yang merasa senasib dengan perjuangan para siswa.
Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, menanggapi situasi ini dengan kecaman keras. Dalam pidato resmi yang disiarkan televisi nasional, Lecornu menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi tersebut tidak dapat ditoleransi. Ia secara spesifik menyoroti insiden serangan terhadap siswa dan staf sekolah, cedera yang dialami oleh petugas kepolisian dan gendarmerie, serta aksi vandalisme berupa pembakaran dan perusakan aset sekolah. "Kita tidak bisa mempermainkan keselamatan kaum muda Prancis," ujar Lecornu dengan nada tegas, mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah lebih represif jika kekerasan terus berlanjut.
Selain menyoroti masalah keamanan, Lecornu juga melemparkan kritik tajam kepada para tokoh politik oposisi. Ia menuduh adanya aktor politik yang sengaja memanfaatkan kemarahan publik demi kepentingan elektoral menjelang pemilihan presiden Prancis yang akan digelar pada April mendatang. Menurutnya, politisasi atas keresahan pelajar hanya akan memperkeruh situasi dan menghambat dialog konstruktif yang seharusnya dilakukan. Pemerintah kini berada di persimpangan jalan yang sulit: harus meredam aksi jalanan agar stabilitas nasional terjaga, namun di saat yang sama harus merespons tuntutan substantif mengenai perbaikan kualitas pendidikan yang selama ini diabaikan.
Suara dari lapangan memberikan perspektif berbeda dari narasi pemerintah. Emma Khelil, seorang pelajar berusia 18 tahun yang hadir di lokasi demonstrasi, memberikan kesaksian yang menggetarkan. Meski sudah bukan lagi siswa aktif di Lycée Hélène Boucher, ia merasa terpanggil untuk mendukung adik-adik kelasnya. Kepada Associated Press, Khelil mengungkapkan ketakutannya terhadap tindakan brutal kepolisian yang menggunakan kekerasan fisik terhadap massa pelajar.
"Kami di sini untuk membela hak-hak kami, bukan untuk kehilangan mata atau tangan," ujar Khelil dengan nada geram. Ia menjelaskan bahwa dukungannya bukan sekadar untuk tren politik, melainkan karena ia sendiri telah merasakan pahitnya menempuh pendidikan di sekolah dengan fasilitas yang tidak memadai. Khelil menceritakan pengalaman pribadinya melihat kondisi sekolah yang jauh dari standar layak, mulai dari masalah isolasi bangunan yang buruk, kebocoran air di ruang kelas saat hujan, hingga kehadiran tikus yang berkeliaran di lingkungan belajar. Kondisi-kondisi tersebut, menurut Khelil, adalah bentuk pengabaian sistemik terhadap masa depan generasi muda.
Khelil menegaskan bahwa gerakan protes ini tidak akan mereda dalam waktu dekat. Menurut pengamatannya, semangat para pelajar untuk menuntut perubahan justru semakin menguat seiring dengan meningkatnya intimidasi dari aparat. Ia memperkirakan bahwa jika pemerintah tidak segera memberikan komitmen nyata berupa perbaikan fasilitas dan peningkatan anggaran pendidikan, aksi-aksi di jalanan akan bertransformasi menjadi gelombang yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
Kondisi ini menciptakan dilema besar bagi Prancis. Di satu sisi, pemerintah harus mempertahankan ketertiban umum dan mencegah anarki, namun di sisi lain, mengabaikan tuntutan ribuan pelajar berarti menutup mata terhadap krisis sosial yang nyata. Persoalan pendidikan di Prancis kini telah berubah dari isu teknis kebijakan menjadi isu kedaulatan moral bagi para pemuda. Jika pemerintah tetap bersikeras pada pendekatan keamanan tanpa menawarkan solusi konkret pada perbaikan infrastruktur sekolah, bukan tidak mungkin aksi ini akan terus menyebar luas ke sektor-sektor publik lainnya.
Lebih jauh, keterlibatan kelompok serikat pekerja dalam mendukung gerakan pelajar menunjukkan bahwa isu ini telah menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam, yakni ketimpangan sosial dan kurangnya investasi pada layanan publik. Demonstrasi ini kini bukan lagi sekadar protes soal bangunan sekolah, melainkan simbol perlawanan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat kecil. Di tengah suhu politik yang memanas menjelang pemilu, nasib masa depan pendidikan Prancis akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Lecornu.
Ke depannya, publik akan menanti apakah pemerintah akan melunak dan membuka pintu negosiasi dengan perwakilan pelajar atau justru memilih untuk memperketat keamanan. Namun, bagi para pelajar seperti Khelil, perjuangan di jalanan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh pemerintah saat ini. Mereka menegaskan bahwa selama tuntutan mereka tidak terpenuhi, barikade akan terus berdiri, dan suara mereka akan terus menggema di jalanan Paris, menuntut hak dasar atas pendidikan yang layak dan aman di sekolah mereka sendiri. Ketegangan ini menjadi pengingat bagi seluruh dunia bahwa pendidikan adalah pilar demokrasi yang, jika diabaikan, dapat memicu gejolak sosial yang tak terelakkan.
