Wamensos Dorong Flores Timur dan Mamasa Siapkan Lahan Sekolah Rakyat Permanen untuk Perangi Kemiskinan Antargenerasi
JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia, Bapak Agus Jabo Priyono, secara tegas mendorong Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, untuk segera menyiapkan dan memfinalisasi lahan yang memadai sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan program pendidikan gratis melalui Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dorongan ini disampaikan dalam pertemuan audiensi di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta pada Rabu (9/9/2026), yang turut dihadiri oleh Bupati Flores Timur, Bapak Antonius Doni Dihen, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Ibu Festiniwaty Paitonan.
Sekolah Rakyat, sebagaimana digagas oleh pemerintah, memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam upaya memutus rantai kemiskinan yang bersifat antargenerasi. Wamensos Agus Jabo Priyono menekankan bahwa pendidikan adalah satu-satunya senjata paling ampuh untuk membekali generasi mendatang dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan membuka peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Fakta Utama
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial, secara aktif mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, khususnya Sekolah Rakyat. Fokus utama saat ini adalah pada Kabupaten Flores Timur dan Mamasa, yang diminta untuk segera menyelesaikan urusan kepemilikan lahan demi terwujudnya pembangunan Sekolah Rakyat yang permanen. Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa persiapan lahan yang matang, lengkap dengan landasan hukum yang kuat berupa sertifikat, menjadi syarat mutlak untuk kelancaran program ini dan untuk menghindari potensi sengketa di masa depan.
Kronologi Kejadian
Pertemuan antara Wamensos dengan perwakilan dari Flores Timur dan Mamasa berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026). Agenda utama adalah sinkronisasi program dan percepatan realisasi Sekolah Rakyat di kedua daerah tersebut.
Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
Dalam audiensi tersebut, Bupati Flores Timur, Bapak Antonius Doni Dihen, melaporkan progres persiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengidentifikasi dan sedang dalam proses pengamanan tanah ulayat seluas delapan hektare yang dinilai sangat potensial untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.
"Kami sedang menyiapkan tanah ulayat seluas delapan hektare yang kami yakini sangat cocok untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami juga telah berhasil mendapatkan izin dari para tokoh adat dan suku terkait untuk pemanfaatan lahan ini sebagai fasilitas pendidikan yang sangat vital bagi masyarakat kami," ujar Bupati Antonius Doni Dihen.
Menanggapi laporan tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Namun, beliau juga memberikan arahan yang tegas terkait pentingnya aspek legalitas.
"Kami sangat mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Flores Timur dalam menyiapkan lahan. Namun, ada satu hal yang sangat krusial yang harus segera dilengkapi, yaitu sertifikat tanah. Pak Bupati, mohon segera diurus sertifikatnya. Ini penting untuk penguatan legalitas dan sebagai landasan hukum yang kokoh untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Meskipun proses sertifikasi mungkin memakan waktu, namun pengurusan awal harus segera dilakukan oleh Pemkab sekarang," tegas Wamensos Agus Jabo Priyono. Beliau menambahkan bahwa sertifikat tanah akan menjadi jaminan hukum yang kuat dan mencegah timbulnya persoalan di kemudian hari.
Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa
Selanjutnya, Wamensos menerima audiensi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Ibu Festiniwaty Paitonan. Ibu Festiniwaty menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa sebelumnya telah mengusulkan sebuah lahan kepada Kemensos untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, lahan yang diusulkan tersebut ternyata belum memenuhi syarat yang ditetapkan, terutama terkait kelengkapan administrasi dan legalitas kepemilikan.
"Kami sebelumnya telah mengajukan usulan lahan kepada Kementerian Sosial. Namun, setelah dilakukan kajian lebih mendalam, lahan tersebut ternyata belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Saat ini, kami sedang berupaya keras untuk menyiapkan lahan pengganti yang lebih layak dan memenuhi semua persyaratan," jelas Ibu Festiniwaty Paitonan.
Mendengar hal tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono kembali menekankan pentingnya sertifikat tanah sebagai syarat utama dalam pengusulan lahan untuk Sekolah Rakyat.
"Sama halnya dengan Flores Timur, untuk Kabupaten Mamasa, kami juga meminta agar Pemkab terlebih dahulu melengkapi sertifikat tanah atas lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sertifikat tanah ini adalah salah satu syarat fundamental yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam setiap pengajuan lahan. Tujuannya jelas, agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa lahan atau permasalahan hukum yang dapat menghambat jalannya program," ujar Wamensos.
Beliau menegaskan kembali, "Prinsipnya, ketika nanti Sekolah Rakyat ini dibangun, kita ingin memastikan tidak ada sengketa yang muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum yang kuat dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah."
Data Pendukung
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin. Tujuannya adalah untuk memutus siklus kemiskinan yang seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat masih menjadi perhatian serius, sehingga program seperti Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.
Meskipun data spesifik mengenai jumlah lahan yang telah disertifikasi di Flores Timur dan Mamasa belum tersedia dalam berita ini, namun pengarahan dari Wamensos menunjukkan bahwa proses persiapan lahan, khususnya legalitasnya, masih menjadi area yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan akan lahan permanen ini sangat mendesak mengingat pentingnya keberlanjutan program pendidikan.
Sebelumnya, Kementerian Sosial juga telah melaporkan bahwa gempa bumi yang terjadi tidak mengganggu aktivitas di Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan dasar ini cukup tangguh dan terus beroperasi meskipun menghadapi tantangan alam. Selain itu, keberhasilan siswi dari Sekolah Rakyat yang berhasil menjadi calon Paskibraka Nasional menjadi bukti nyata bahwa kualitas pendidikan yang diberikan mampu menghasilkan lulusan yang berprestasi dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa dari sekolah lainnya.
Tanggapan Pihak Terkait/Resmi
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono:
"Sekolah Rakyat ini kan upaya presiden menjawab anak-anak miskin ini supaya bisa sekolah. Jadi, cara memutus transmisi kemiskinan antargenerasi ya sekolah, pendidikan, hanya itu. Kita memberikan mereka bekal ilmu."
"Sertifikatnya diurus, pak, ya. Itu tetap harus ada penguatan ya, legitimasi dalam bentuk sertifikat, tetapi sertifikat mungkin bisa berproses, artinya bupati sekarang urus itu."
"Prinsipnya nanti kalau dibangun tidak ada sengketa, itu saja, makanya butuh landasan hukum yang kuat dalam bentuk sertifikat."
"Mari kita berjuang bersama, berkolaborasi. Ini eranya perubahan, yang miskin harus kita makmurkan."
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen:
"Kami sedang menyiapkan tanah ulayat seluas delapan hektare untuk digunakan sebagai lahan pembangunan Sekolah Rakyat. Pihaknya juga telah mendapatkan izin dari suku terkait agar memanfaatkan lahan tersebut sebagai fasilitas pendidikan."
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Festiniwaty Paitonan:
"Kami sebelumnya telah mengusulkan sebuah lahan kepada Kemensos untuk digunakan membangun Sekolah Rakyat. Namun, tanah tersebut tidak memenuhi syarat dan kini sedang disiapkan lahan penggantinya."
Tanggapan dari para pejabat tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan program Sekolah Rakyat. Namun, diperlukan kerja sama yang lebih intensif dan penyelesaian administrasi yang lebih cepat, terutama terkait kepemilikan lahan.
Implikasi
Upaya percepatan persiapan lahan Sekolah Rakyat di Flores Timur dan Mamasa memiliki implikasi yang luas dan mendalam, tidak hanya bagi kedua daerah tersebut, tetapi juga sebagai model bagi daerah lain di Indonesia.
Implikasi Jangka Pendek:
- Akselerasi Pembangunan Fisik: Dengan selesainya urusan sertifikat tanah, proses perizinan dan pembangunan fisik Sekolah Rakyat dapat segera dimulai. Hal ini akan mempercepat ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi anak-anak kurang mampu.
- Kepastian Hukum: Adanya sertifikat tanah akan memberikan kepastian hukum atas aset negara yang digunakan untuk pendidikan. Hal ini meminimalkan risiko terjadinya sengketa lahan yang dapat menghambat atau bahkan menghentikan proyek pembangunan.
- Fokus pada Implementasi Program: Setelah urusan lahan selesai, pemerintah daerah dan Kemensos dapat lebih fokus pada aspek implementasi program Sekolah Rakyat, seperti kurikulum, rekrutmen guru, dan penyediaan sarana belajar mengajar.
Implikasi Jangka Menengah:
- Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah: Ketersediaan Sekolah Rakyat yang permanen dan berkualitas akan mendorong lebih banyak anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di kedua wilayah tersebut.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Sekolah Rakyat, lulusannya diharapkan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar kerja, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing.
- Model Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat: Kesuksesan dalam menyiapkan lahan dan membangun Sekolah Rakyat akan menjadi contoh kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat (Kemensos) dan pemerintah daerah. Model ini dapat direplikasi di daerah lain yang juga membutuhkan program serupa.
Implikasi Jangka Panjang:
- Pemutusan Rantai Kemiskinan: Implikasi paling signifikan adalah kemampuan program Sekolah Rakyat untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan berkualitas akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.
- Pengurangan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Dengan memberikan akses pendidikan yang setara kepada anak-anak dari keluarga miskin, Sekolah Rakyat berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang terdidik akan menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi keluarga, komunitas, dan bangsa.
Wamensos Agus Jabo Priyono menutup pertemuannya dengan ajakan untuk berjuang bersama dan berkolaborasi. "Ini eranya perubahan, yang miskin harus kita makmurkan," tuturnya, memberikan semangat kepada para pemimpin daerah untuk terus berinovasi dan bekerja keras demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, dimulai dari akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa.
