Estetika Kota dan Keamanan Publik: Ambisi Gubernur Pramono Anung Tuntaskan Kabel Semrawut dalam Lima Tahun

JAKARTA – Pemandangan kabel-kabel utilitas yang menjuntai rendah, melilit tiang-tiang listrik seperti jaring laba-laba, telah menjadi "polusi visual" yang menghantui ibu kota selama bertahun-tahun. Tidak hanya merusak estetika kota, jaringan kabel udara yang semrawut juga kerap menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Menjawab tantangan kronis ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meluncurkan target ambisius: menuntaskan pemindahan seluruh jaringan kabel udara ke bawah tanah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Fakta Utama: Transformasi Wajah Jakarta Melalui SJUT

Dalam kunjungannya ke lokasi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/9/2026), Gubernur Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi infrastruktur kota secara masif. Ia menargetkan seluruh kabel yang saat ini bergelantungan di atas permukaan jalan dapat direlokasi ke dalam jaringan bawah tanah yang terintegrasi.

Langkah ini bukan sekadar upaya mempercantik wajah Jakarta, melainkan strategi besar untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur kota. Dengan menurunkan kabel ke dalam SJUT, risiko kecelakaan akibat kabel putus, korsleting listrik, hingga kebakaran yang dipicu oleh gangguan jaringan utilitas dapat diminimalisasi secara signifikan.

Kronologi dan Latar Belakang Kebijakan

Masalah kabel semrawut di Jakarta bukanlah persoalan baru. Selama puluhan tahun, pertumbuhan pesat kebutuhan telekomunikasi dan kelistrikan di Jakarta tidak diimbangi dengan perencanaan infrastruktur bawah tanah yang matang. Akibatnya, operator provider kabel cenderung memasang jaringan melalui tiang-tiang yang tersedia di pinggir jalan.

Upaya untuk menertibkan kabel sebenarnya sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya melalui pemotongan kabel-kabel yang tidak terpakai. Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Momentum perubahan mulai terlihat ketika Pemprov DKI Jakarta mulai serius menggodok regulasi yang lebih mengikat.

Puncak dari komitmen ini adalah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Perda ini menjadi "senjata" hukum utama yang memberikan kewenangan bagi Pemprov DKI untuk memaksa seluruh operator utilitas, baik telekomunikasi maupun energi, untuk menggunakan infrastruktur bawah tanah yang telah disiapkan pemerintah.

Tantangan Teknis: Menghadapi 6.500 Kilometer Jaringan

Pramono Anung secara terbuka mengakui bahwa target lima tahun bukanlah pekerjaan ringan. Berdasarkan data yang ada, total panjang jaringan utilitas yang harus ditata mencapai kurang lebih 6.500 kilometer di seluruh wilayah Jakarta.

"Apakah 5 tahun itu bisa atau tidak? Karena memerlukan kurang lebih 6.500 km yang harus ditangani. Tetapi kalau ini ditangani secara total, artinya tidak hanya bergantung pada Dinas Bina Marga saja, saya yakin itu bisa dilakukan," tegas Pramono di hadapan awak media.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Kepadatan Utilitas Bawah Tanah: Jakarta memiliki lapisan bawah tanah yang sudah sangat sesak dengan pipa air, pipa gas, kabel listrik eksisting, serta struktur bangunan MRT dan LRT. Menambah jaringan baru memerlukan pemetaan (mapping) yang sangat presisi agar tidak merusak infrastruktur lain.
2. Koordinasi Antar-Sektoral: Penataan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari PLN, perusahaan penyedia jasa internet (ISP), hingga operator kabel fiber optik swasta.
3. Kompleksitas Kabel Listrik: Pramono menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah kabel komunikasi. Sementara untuk kabel listrik bertegangan tinggi, diperlukan persiapan teknis yang lebih mendalam mengingat risiko keamanan dan kebutuhan daya yang masif bagi kota metropolitan.

Tanggapan Pihak Terkait dan Para Ahli

Menanggapi rencana Gubernur, berbagai pihak memberikan catatan kritis namun mendukung. Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia, dalam diskusinya, menyebutkan bahwa SJUT adalah kunci dari "Smart City". Tanpa penataan kabel, konsep kota pintar akan sulit terealisasi karena gangguan fisik pada jaringan akan terus terjadi.

Sementara itu, pihak operator telekomunikasi melalui Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menyatakan dukungannya, namun berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai biaya sewa penggunaan SJUT agar tidak memberatkan biaya operasional yang nantinya berdampak pada harga layanan kepada masyarakat.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebagai eksekutor lapangan menyatakan siap berkolaborasi lintas instansi. Mereka kini tengah memprioritaskan kawasan-kawasan protokol dan pusat bisnis (CBD) sebagai fase awal pembangunan SJUT sebelum merambah ke jalan-jalan arteri dan lingkungan perumahan.

Implikasi Bagi Jakarta dan Warga

Jika target lima tahun ini berhasil, implikasi positif yang dirasakan warga Jakarta akan sangat luas:

• Peningkatan Keamanan: Hilangnya risiko kabel menjuntai yang sering kali memakan korban jiwa, terutama bagi pengendara sepeda motor.
• Keindahan Kota: Jakarta akan memiliki visual yang lebih bersih (clean-sky), yang meningkatkan nilai estetika kota dan daya tarik pariwisata.
• Efisiensi Pemeliharaan: Dengan SJUT, perbaikan kabel tidak lagi memerlukan pembongkaran trotoar atau penggalian jalan secara berulang-ulang yang sering menyebabkan kemacetan. Setiap ada gangguan, teknisi cukup mengakses manhole (lubang kontrol) yang sudah disediakan.
• Ketahanan Terhadap Bencana: Infrastruktur bawah tanah lebih terlindungi dari cuaca ekstrem, seperti angin kencang atau hujan lebat yang sering menyebabkan pohon tumbang dan merusak kabel udara.

Menuju Jakarta yang Lebih Tertata: Analisis Masa Depan

Penyelesaian 6.500 kilometer jaringan utilitas bukan hanya sekadar soal teknis, melainkan tentang perubahan budaya manajemen kota. Gubernur Pramono Anung tampaknya menyadari bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas dinas—bukan hanya Dinas Bina Marga, tetapi juga Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sektor swasta.

Strategi "totalitas" yang diusung Pramono—melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem—adalah langkah strategis. Jika Pemprov DKI mampu menjaga ritme kerja dan konsistensi anggaran selama lima tahun ke depan, maka Jakarta akan memiliki modal besar untuk bertransformasi menjadi kota global yang setara dengan kota-kota maju di dunia seperti Tokyo atau Singapura yang telah lebih dulu membumikan jaringan utilitas mereka.

Namun, masyarakat juga perlu bersiap menghadapi periode transisi. Pembangunan SJUT di berbagai titik di Jakarta akan menimbulkan gangguan lalu lintas dan debu konstruksi dalam beberapa tahun ke depan. Di sinilah peran pemerintah untuk mengedukasi warga agar bersabar demi hasil jangka panjang yang lebih baik.

Kesimpulan

Target Gubernur Pramono Anung untuk menuntaskan penataan kabel semrawut dalam lima tahun adalah sebuah pernyataan politik dan teknis yang berani. Dengan landasan hukum Perda Nomor 8 Tahun 2025, Pemprov DKI kini memiliki legitimasi kuat untuk menertibkan kesemrawutan yang telah lama dibiarkan. Jika target ini terealisasi, warisan (legacy) yang ditinggalkan tidak hanya berupa jalan yang mulus, tetapi sebuah sistem infrastruktur bawah tanah yang modern, efisien, dan aman bagi generasi mendatang.

Jakarta sedang menatap wajah baru. Sebuah wajah kota yang tidak lagi terbelit oleh jaringan kabel, melainkan kota yang bernapas lega dengan langit yang bersih dan infrastruktur yang tertata rapi. Perjalanan 6.500 kilometer telah dimulai, dan mata publik kini tertuju pada efektivitas eksekusi di lapangan dalam lima tahun ke depan.