BI-Rate Saja Tak Cukup, Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Taktik Baru Hadapi Gelombang Ekonomi Global
Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, secara tegas menyatakan bahwa kebijakan moneter konvensional melalui penyesuaian suku bunga acuan (BI-Rate) tidak lagi memadai sebagai instrumen tunggal untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kompleksitas tantangan global. Dalam acara Saresehan 100 Ekonom Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Kamis (3/9), Destry menekankan perlunya strategi bauran kebijakan yang lebih adaptif, mengingat ekonomi dunia saat ini tengah terperangkap dalam fenomena higher for longer, di mana suku bunga tinggi di negara maju bertahan lebih lama dari ekspektasi awal.
Menurut Destry, ruang bagi Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sebenarnya masih sangat luas. Namun, mengandalkan BI-Rate semata adalah langkah yang tidak efektif karena kebijakan moneter harus berhadapan dengan dinamika global yang saling berkaitan dan sulit diprediksi. "Ruang ini masih ada, masih besar. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kebijakan moneter itu pasti tidak akan cukup karena di satu sisi kita menghadapi situasi higher for longer dari global," ujar Destry dalam paparannya.
Analisis BI menunjukkan bahwa negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS) dan kawasan Eropa, masih bergulat dengan inflasi yang persisten. Kondisi ini membuat peluang bagi bank sentral global untuk menurunkan suku bunga menjadi sangat terbatas. Sebagai dampaknya, imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS (US Treasury) tenor 10 tahun melonjak di kisaran 4,5 hingga 4,6 persen, jauh di atas level normal yang biasanya berada di angka 3 persen.
Kenaikan yield ini kemudian memicu penguatan indeks dolar AS (DXY) secara signifikan terhadap mata uang negara-negara maju lainnya, yang pada gilirannya menekan mata uang emerging markets termasuk rupiah. Ironisnya, di tengah tekanan inflasi dan suku bunga tinggi tersebut, ekonomi AS justru menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Kondisi dilematis ini, menurut Destry, membuat pengambilan kebijakan moneter menjadi sangat rumit. Jika bank sentral di negara maju memaksakan kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk meredam inflasi, ekonomi mereka terancam jatuh ke dalam resesi. Sebaliknya, jika mereka menahan suku bunga, inflasi akan tetap menggerogoti daya beli.
Bagi Indonesia, keterkaitan isu global ini memaksa BI untuk berpikir kreatif. Di satu sisi, bank sentral harus menjaga daya tarik aset rupiah agar arus modal masuk (capital inflow) tetap terjaga guna menstabilkan nilai tukar. Di sisi lain, BI tidak boleh mengabaikan kebutuhan domestik akan likuiditas yang terjangkau untuk membiayai sektor riil. Oleh karena itu, BI kini beralih pada kombinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial yang lebih pro-pertumbuhan.
Strategi yang dimaksud adalah optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui instrumen ini, BI memberikan kelonggaran melalui pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi industri, perumahan, pariwisata, hingga UMKM. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah disuntikkan BI ke sistem perbankan mencapai Rp446,5 triliun, atau setara dengan 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional. Langkah ini merupakan bentuk "taktik baru" BI untuk memastikan bahwa likuiditas yang ada di perbankan tidak hanya "parkir" di instrumen investasi, tetapi benar-benar mengalir ke sektor produktif.
Namun, Destry juga menyoroti adanya disparitas likuiditas di tingkat perbankan. Meskipun secara makro rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) industri perbankan nasional masih tergolong sangat cukup (ample), secara granular masih banyak perbankan yang cenderung menyimpan kelebihan likuiditas mereka pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tujuan investasi jangka pendek. Hal ini menyebabkan dana tersebut tidak tersalurkan secara maksimal ke sektor ekonomi produktif yang membutuhkan pembiayaan kredit.
Tantangan ke depan bagi BI adalah bagaimana memastikan insentif KLM ini dapat dioptimalkan oleh perbankan dengan risiko yang terukur. BI tidak bisa berdiri sendiri; diperlukan sinergi dengan otoritas fiskal dan sektor riil untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien. Jika hanya mengandalkan suku bunga, ekonomi bisa mengalami kontraksi karena biaya pinjaman yang terlalu mahal bagi sektor swasta. Sebaliknya, melalui kebijakan makroprudensial yang lebih fleksibel, BI dapat mengarahkan likuiditas ke sektor yang memiliki multiplier effect tinggi tanpa harus mengganggu stabilitas moneter secara keseluruhan.
Lebih jauh, para ekonom yang hadir dalam saresehan tersebut turut memberikan pandangan bahwa langkah BI untuk tidak melulu bergantung pada BI-Rate adalah langkah yang tepat. Dalam era ketidakpastian geopolitik yang tinggi—seperti konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu lonjakan harga energi global—kebijakan moneter harus disertai dengan kebijakan struktural. BI, dalam hal ini, telah menunjukkan kemampuannya untuk berinovasi melalui instrumen yang lebih spesifik (targeted) seperti KLM, yang memungkinkan bank sentral untuk tetap menjaga stabilitas harga (inflasi) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, koordinasi antara BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi menjadi krusial. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri, sehingga meskipun kondisi global sedang tidak menentu, Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik. Dengan kombinasi antara stabilitas moneter melalui BI-Rate dan efisiensi alokasi likuiditas melalui kebijakan makroprudensial, diharapkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas potensinya, yang pada akhirnya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dengan demikian, pesan yang disampaikan Destry Damayanti menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa Bank Indonesia akan tetap konsisten menempuh jalur kebijakan yang pragmatis. Tidak ada solusi tunggal dalam menghadapi gelombang ekonomi global yang berubah cepat; yang dibutuhkan adalah ketangkasan dalam memadukan instrumen kebijakan untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap berlayar di tengah badai global yang masih terus mengintai.
