Darurat Iklim dan Plastik: Aktivis Greenpeace Desak Pemimpin ASEAN Akhiri Ketergantungan Fosil di KTT ke-48

Cebu, 8 Mei 2026 – Di tengah gegap gempita pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, suasana di luar ruang sidang utama tidak mencerminkan diplomasi yang tenang. Aktivis Greenpeace dari berbagai negara di Asia Tenggara melakukan aksi damai dengan membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "END the Plastic Crisis: STOP Fossil Fuel Dependence."

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan peringatan keras bagi para kepala negara di kawasan Asia Tenggara mengenai krisis ganda yang sedang mengepung wilayah ini: polusi plastik yang tak terkendali dan perubahan iklim yang semakin destruktif.

Fakta Utama: Krisis di Depan Mata

Asia Tenggara kini berada di titik nadir krisis lingkungan. Data menunjukkan bahwa enam negara ASEAN berkontribusi besar dalam produksi sampah plastik global, dengan estimasi mencapai 31 juta ton per tahun. Namun, masalah ini jauh lebih dalam daripada sekadar sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA).

Krisis ini berakar pada model ekonomi linier "ekstrak-produksi-buang" yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Sebanyak 99% plastik yang diproduksi di dunia berasal dari kompleks industri petrokimia. Oleh karena itu, tuntutan Greenpeace kepada para pemimpin ASEAN sangat spesifik: berhenti memandang polusi plastik sebagai masalah manajemen sampah semata, dan mulailah melihatnya sebagai masalah ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harus segera diputus.

Kronologi dan Rangkaian Bencana Lingkungan

Awal tahun 2026 menjadi catatan kelam bagi kawasan Asia Tenggara. Serangkaian bencana terkait sampah terjadi hampir beruntun, membuktikan bahwa sistem pengelolaan limbah di kawasan ini telah berada di ambang keruntuhan.

• Januari-Februari 2026: Bencana longsor sampah melanda Kota Cebu, Filipina, dan wilayah Rizal, yang memicu kepanikan warga dan kerusakan ekosistem lokal.
• Maret 2026: Tragedi kemanusiaan terjadi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Indonesia. Longsoran sampah yang masif merenggut nyawa tujuh pekerja dan warga setempat. Kejadian ini menyoroti bagaimana Jakarta, sebagai pusat ekonomi, masih mengandalkan sistem pembuangan yang tidak manusiawi dan tidak berkelanjutan.
• April 2026: Berbagai lokasi pembuangan sampah di Thailand dan Malaysia melaporkan insiden kebakaran hebat. Kebakaran ini tidak hanya menghanguskan area sampah, tetapi juga melepaskan asap beracun yang menyelimuti pemukiman warga, memicu ancaman kesehatan pernapasan yang serius.

Rentetan kejadian ini bukan sekadar kecelakaan atau insiden terpisah. Dunxin Wen, Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Malaysia, menegaskan bahwa ini adalah kegagalan sistemik. "Ini adalah krisis bersama yang membutuhkan respon kolektif berbasis keadilan. Kita berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia, di mana komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis justru menjadi korban utama," ujarnya.

Data Pendukung: Dampak Ekonomi dan Kesehatan

Dampak dari krisis plastik di Asia Tenggara tidak hanya terbatas pada estetika lingkungan, melainkan telah merambah ke sektor ekonomi dan kesehatan publik yang vital:

1. Ancaman Ketahanan Pangan: Mikroplastik kini telah mengontaminasi ekosistem laut dan darat. Penelitian terbaru menunjukkan mikroplastik mengancam hingga 14% tanaman pangan pokok global. Jika dibiarkan, ini akan memicu krisis pangan di kawasan yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
2. Kerugian Ekosistem: Polusi laut akibat plastik menyebabkan kerugian jasa ekosistem senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Wisata bahari, perikanan, dan keanekaragaman hayati pesisir yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak negara ASEAN terancam musnah.
3. Kesenjangan Sosial: Kelompok paling rentan—masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan Masyarakat Adat—menjadi pihak yang menanggung beban paling berat. Mereka sering kali tinggal di sekitar area TPA yang beracun, tanpa perlindungan sosial dan kesehatan yang memadai.

Tanggapan dan Desakan dari Greenpeace

Dalam makalah posisi yang dirilis bertepatan dengan KTT ASEAN ke-48, Greenpeace Asia Tenggara mendesak agar para pemimpin kawasan tidak lagi terjebak dalam retorika deklarasi tanpa aksi nyata.

Intervensi Hulu yang Agresif

Greenpeace mengusulkan agar ASEAN mengintegrasikan intervensi "hulu" ke dalam Rencana Aksi Regional (RPA). Langkah konkret yang diminta meliputi:

• Pengurangan produksi plastik sebesar 75% pada tahun 2040.
• Penghapusan total plastik sekali pakai yang paling bermasalah, seperti kemasan saset yang hampir mustahil untuk didaur ulang.
• Transisi dari ekonomi linier ke model penggunaan kembali (reuse) dan pengisian ulang (refill).

Marian Ledesma, Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Filipina, menekankan pentingnya tanggung jawab korporasi. "Para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi yang mereka timbulkan. ASEAN tidak bisa terus mengabaikan krisis ini sementara korporasi terus meraup untung dari plastik yang meracuni rakyat kita," tegasnya.

Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Pichmol Rugrod dari Greenpeace Thailand menambahkan bahwa transisi menuju masa depan bebas plastik harus inklusif. "ASEAN harus memandang polusi plastik sebagai isu hak asasi manusia. Transisi yang adil harus melibatkan kaum muda, perempuan, dan para pekerja pengumpul sampah informal (pemulung) yang selama ini kontribusinya sering tidak diakui," tuturnya.

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (Padiatapa) harus dijunjung tinggi dalam setiap proyek pembangunan terkait sampah agar tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan demi kepentingan industri.

Implikasi bagi Masa Depan ASEAN

Jika para pemimpin ASEAN tetap mempertahankan status quo, kawasan ini akan terkunci dalam "jebakan bahan bakar fosil." Ketergantungan pada plastik berbahan dasar fosil membuat negara-negara ASEAN rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan risiko rantai pasokan.

Ibar Akbar, Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, menutup dengan peringatan keras: "Waktu kita sangat terbatas. Momentum KTT ini harus menjadi titik balik. Jika perubahan kebijakan tidak segera dilakukan sekarang, kita akan terus terkunci dalam sistem yang menghancurkan kesehatan dan masa depan anak cucu kita."

Rekomendasi Strategis untuk ASEAN:

• Investasi Infrastruktur: Mengalihkan anggaran dari pembangunan TPA baru menuju infrastruktur sistem guna ulang yang berkelanjutan.
• Insentif Fiskal: Memberikan keringanan pajak bagi bisnis yang mengadopsi model refill dan mengenakan pajak tinggi bagi produsen plastik sekali pakai.
• Harmonisasi Regulasi: Menciptakan standar regional yang mengikat untuk melarang impor sampah plastik dari negara maju ke kawasan ASEAN, yang sering kali menjadi tempat pembuangan ilegal.

KTT ASEAN ke-48 di Cebu bukan sekadar ajang pertemuan diplomatik rutin. Di tangan para pemimpin yang hadir saat ini, nasib jutaan warga Asia Tenggara yang terpapar racun plastik dipertaruhkan. Apakah mereka akan memilih untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan, atau tetap melayani kepentingan industri yang merusak? Dunia tengah menyaksikan, dan bagi para aktivis, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi yang kompromistis.

Catatan Penutup:
Krisis ini merupakan pengingat bahwa pembangunan ekonomi yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan hanyalah bom waktu. Dengan data yang sudah jelas dan dampak yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai negara anggota, langkah berani ASEAN dalam mengurangi plastik dan meninggalkan bahan bakar fosil adalah satu-satunya jalan menuju ketangguhan kawasan di masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai laporan lengkap Greenpeace Asia Tenggara terkait krisis ini, dapat diakses melalui portal resmi Greenpeace [act.gp/asean2026].